Kebijakan
Moneter: kebijakan yang dipegang secara independen oleh Bank Indonesia dalam
hal menjaga kestabilan harga-harga atau dengan kata lain menjaga tingkat
inflasi yang rendah. Bank Indonesia memang diperlukan independen sebab kalau
tidak maka tujuan utama kebijakan moneter tak bisa dicapai. Misalnya saja Bank
Indonesia mendapatkan intervensi dari pemerintah, maka yang terjadi adalah
inflasi semakin tinggi. Ada beberapa sifat dalam kebijakan moneter, antara lain
1. Kontraktif
o
Mengurangi Jumlah Uang Beredar
o
Mengatasi Inflasi
2. Ekspansif
o
Menambah Jumlah Uang Beredar
o
Memicu pertumbuhan Ekonomi
Kebijakan Moneter tidak langsung:
Ø Cadangan
Wajib minimum (Cash Ratio)
:Persentase cadangan yang harus disimpan oleh bank sentral
-
Cash Ratio naik – kredit turun – JUB
turun
-
Cash Ratio turun – kredit naik – JUB
naik
Ø Suku
Bunga (Diskonto)
-
Suku bunga naik - kredit turun - JUB
turun
-
Suku bunga turun – kredit naik – JUB
naik
Ø Operasi
Pasar Terbuka
-
BI menjual SBI-JUB di masyarakat naik
-
BI membeli SBI- JUB di masyarakat turun
Kebijakan
Moneter itu sendiri merupaka salah satu dari kebijakan dalam perekonomian.
Dalam kebijakan lain terdapat kebijakan Fiskal. Seharusnya dua kebijakan ini
bekerja sama untuk mengaasi perekonomian. Sebab bisa saja kebijakan moneter
mengarah pada solusi sedangkan kebijakan fiskal justru memperparah kondisi yang
ada. Sehingga diperlukan sinergisitas yang kuat.
Studi Kasus di Pakistan
Dalam
kasus Pakistan, manajemen kebijakan moneter dan stabilitas sektor keuangan
adalah dua peran utama dari State Bank of Pakistan (SBP). Kebijakan moneter dan
proses penyusunannya di Pakistan telah mengalami perubahan dengan dinamika yang
berkembang ekonomi dalam negeri dan peningkatan pemahaman empiris dan teoritis
dari kebijakan moneter di seluruh dunia.
Salah
satu variabel sasaran antara yang penting dan krusial Kebijakan moneter di
Pakistan adalah jumlah uang beredar. SBP telah menggunakan M2 agregat (deposito
yaitu, mata uang + giro + waktu) untuk tujuan kebijakan pada asumsi bahwa
permintaan untuk fungsi M2 stabil di Pakistan. Memanfaatkan diperkirakan fungsi
permintaan uang laju target pertumbuhan M2 diatur (Qayyum, 2002).
Tingkat
inflasi Pakistan untuk tahun buku 2009 diperkirakan menjadi 20 persen yang 40
persen lebih tinggi dari tahun lalu 12 persen. Di sisi lain, tingkat
pertumbuhan PDB Pakistan untuk tahun 2009 dan 2010 diproyeksikan menjadi 2,8
persen. Penyebabnya adalah kelonggaran kebijakan moneter Pakistan sehingga
diperlukan pengetatan kebijakan moneter.
Keterkaitan
dengan PDB (Produk Domestik Bruto)
Dalam
ilmu ekonomi , PDB didefinisikan sebagai nilai semua barang dan jasa yang
diproduksi di dalam wilayah geografis ekonomi dalam interval tertentu , seperti
setahun . Sebuah formula terkenal PDB telah dinyatakan sebagai nilai total
pasar semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara pada tahun tertentu
, sama dengan total pengeluaran konsumen , investasi dan pemerintah , ditambah
nilai ekspor dikurangi nilai impor .
PDB
adalah langkah yang paling umum dikenal dari pendapatan nasional , output, dan
pertumbuhan . PDB adalah dua jenis . PDB nominal adalah ukuran uang yang
dikeluarkan . PDB riil mengoreksi angka PDB nominal kotor untuk inflasi ,
membuat PDB riil lebih berguna untuk perbandingan sejarah . PDB Nominal
kadang-kadang disebut PDB uang , dan PDB riil kadang-kadang disebut PDB
inflationcorrected atau PDB harga konstan . Untuk tujuan data penelitian ini
untuk PDB riil untuk periode 1980-2008 telah dianggap .
Di
Pakistan , pertumbuhan PDB yang tinggi telah diamati selama lima tahun terakhir
saja. Setelah periode pertumbuhan yang rendah sepanjang 1990-an , angka
pertumbuhan tahunan untuk Pakistan telah melayang sekitar level 7 persen sejak
2003-04 . Momentum pertumbuhan saat ekonomi Pakistan sebagian besar merupakan
hasil dari integrasi keuangan dan perdagangan yang lebih besar dan kinerja yang
baik dari sektor jasa dan manufaktur . Peningkatan terbaru dalam laju
pertumbuhan PDB telah mengurangi rasio pendapatan kemiskinan secara signifikan
dan meningkatkan standar hidup rata-rata di Pakistan . Namun peningkatan
ketidaksetaraan pendapatan maupun non-pendapatan kelompok telah menyebabkan
hubungan lemah antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di
Pakistan . Ini memberikan kita dasar untuk memeriksa , melalui penelitian ini ,
dampak dari variabel moneter lain juga pada pertumbuhan PDB dalam perekonomian
dikumpulkan untuk periode 1980-2009 .
Kesimpulan
studi Kasus Pakistan:
Kebijakan
moneter untuk negara manapun memainkan peran kunci dalam pertumbuhan ekonomi
secara keseluruhan. Kerangka kelembagaan untuk kebijakan moneter di Pakistan
diatur di State Bank of Pakistan Act of 1956 dan amandemen selanjutnya.
Undang-undang menetapkan bahwa Badan Pusat Direksi Bank Negara Pakistan (SBP)
akan "mengamankan stabilitas moneter dan kesehatan pada sistem
keuangan". Kebijakan moneter dari Pakistan sekarang selama beberapa tahun
telah banyak mendukung tujuan ganda mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan
stabilitas harga. Ini mencapai tujuan dengan menargetkan agregat moneter
(pertumbuhan uang beredar luas sebagai sasaran antara dan uang cadangan sebagai
sasaran operasional) sesuai dengan pertumbuhan PDB riil dan inflasi target yang
ditetapkan oleh Pemerintah (Shamshad, 2006). Dalam skenario ini, penelitian ini
merupakan upaya untuk menemukan berapa banyak uang beredar, suku bunga dan
inflasi dampak pertumbuhan keseluruhan PDB di Pakistan.
Daftar
Pustaka
Hameed,
IrfanView Profile; Ume-Amen. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research
In Business3.1 (May 2011): 1348-1361.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar